Monday, 23 January 2017

MAKALAH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)


BAB I
PENDAHULUAN

I.           Latar Belakang
Keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat dapat teratasi . Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Selanjutnya bagaimanakah keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan?
Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai macam ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau negara. Dengan demikian, Badan Perserikatan Bangsa-bangsa( PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia ( IPM) atau Human Development Index (HDI).
Dari tahun ke tahun perhatian pemerintah khususnya para elit kekuasaan, politisi termasuk para pengamat, akademis dan peneliti tertuju pada laporan Human Development Index (HDI) yang dipublikasikan setiap tahun oleh United Nation Devlopment Programme (UNDP) yaitu lembaga dunia yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Laporan penyajian pembangunan sumber daya manusia (SDM) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seringkali memunculkan polemik dan pro-kontra, namun semuanya sepakat bahwa pembangunan SDM sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan Daerah maupun Nasional pada berbagai bidang terutama terkait dengan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain.
Untuk itu peningkatan mutu sumber daya manusia adalah suatu keharusan yang tidak saja bertumpu pada tanggung jawab pemerintah (negara) namun semua pihak baik keluarga dan masyarakat secara kelompok berkepentingan lainnya (stakeholders). Peningkatan kualitas SDM ini perlu upaya sistematis sehingga harus terintegrasikan dalam semua aspek kehidupan; ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, budaya dan kehidupan sosial lainnya.

II.      Rumusan Masalah
Adapun  Perumusan masalah pada pembahasan bab ini meliputi :
  1. Apa yang di maksud dengan Indeks Pembangunan Manusia?
  2. Ada Berapa Indikator di Indeks Pembangunan Manusia?
  3. Apa Hasil Obserpasi IPM di wilayah Desa Cibeber?

III.  Tujuan Masalah
Adapun Tujuan masalah pada pembahasan bab ini meliputi :
  1. Untuk memahami pengertian Indeks Pembangunan Manusia.
  2. Untuk mengetahui Indikator IPM.
  3. Untuk mengetahui Hasil Obserpasi IPM di Wilayah Desa Cibeber.






BAB II
PEMBAHASAN

A.      PENGERTIAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
Secara khusus Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata- rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Ø  Variabel yang Digunakan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tanggapan UNDP terhadap tuntutan perlunya indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana suatu negara (wilayah) telah menggunakan sumber daya penduduknya untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia negara atau wilayah tersebut. Isu yang kemudian berkembang adalah bahwa keberhasilan meningkatkan prestasi ekonomi suatu negara atau wilayah ke tingkat yang lebih tinggi tidak selalu diikuti oleh meningkatnya mutu kehidupan warga masyarakatnya. Dengan alasan itulah muncul pemikiran bahwa mutu kehidupan individu/perorangan menjadi prasyarat guna meningkatkan mutu kehidupan bangsanya. Apabila peningkatan mutu kehidupan setiap bangsa bisa dicapai diharapkan rasa aman dan damai menjadi kenyataan. Untuk itu setiap pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan dari hal diatas mengenai peran mutu manusia dan kehidupan masyarakat maka dirasa perlu untuk menetapkan parameternya. Parameter tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai alat (tools) untuk mengukur mutu pembangunan manusia berikut bagaimana cara mengukurnya.
Ø  Formulasi Umum IPM/ Penyusunan Indeks
            Seperti dikemukakan sebelumnya komponen IPM adalah angka harapan hidup (e0), angka melek huruf (Lit), rata-rata lama sekolah (MYS), dan daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP). Dipilihnya ke-empat komponen tersebut mengikuti pembakuan komponen yang dilakukan oleh UNDP. Dengan demikan sejauh mungkin hasilnya terbandingkan secara internasional, nasional dan daerah. Rasionalitas pemilihan komponen tersebut dibahas dalam laporan HDR (UNDP) yang dipublikasikan setiap tahun sejak 1990 yang mempertimbangkan antara lain
a.       makna dari masing-masing indikator dalam kaitannya dengan konsep pembangunan manusia versi UNDP.
b.       Ketersediaan data secara internasional.

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Lebih lanjut komponen angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah digabung menjadi satu sebagai indikator pendidikan (pengetahuan) dangan perbandingan 2 : 1. Dalam penyajiannya indeks tersebut dikalikan 100 untuk mempermudah penafsiran. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti formulasi sebagai berikut :

X(i,j) = Nilai komponen IPM ke i
X(i –min) = Nilai komponen IPM ke i yang terendah
X( i- max) = Nilai komponen IPM ke I yang tertinggi

Untuk tujuan penghitungan indeks, dapat ditempuh berbagai cara untuk menetapkan nilai maksimum dan minimum X(ij). Sebagai ilustrasi, jika tujuannya hanya sekedar membandingkan kinerja propinsi/ kabupaten/ kota dalam satu tahun tertentu maka nilai tertinggi dan terendah X(ij) pada tahun tersebut dapat dipilih sebagai nilai maksimum dan minimum (nilai ekstrim).

B.  INDIKATOR IPM (INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA)
Pendekatan konseptual pembangunan manusia mencakup empat elemen pokok yaitu; produktifitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas hidup akan menjadi lebih luas dan terjamin jika kemampuan dasar yang mencakup hidup panjang dan sehat, berpangetahuan (serta menguasai IPTEK) dan mempunyai akses terhadap sumbar daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (berdaya beli) dimiliki oleh panduduk. Produktivitas berarti manusia harus dapat meningkatkan produktivitasnya dalam artian ekonomi, yaitu untuk memperoleh pendapatan dan berpartisipasi dalam pasar kerja. Pemerataan berarti semua mempunyai kesempatan yang sama berpartisipasi dalam seluruh kegiatan, termasuk ekonomi, sosial dan politik. Makna berkelanjutan adalah bahwa semua kegiatan dalam rangka pembangunan manusia dilakukan terus menerus, sedangkan pemberdayaan berarti semua lapisan masyarakat ikut berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Sehingga pada akhirnya, sasaran pembangunan manusia diprioritaskan pada tiga tujuan dasar, yaitu:
1.      Pendidikan
Melek Huruf (Lit) dan Lama Sekolah (MYS)
 Harkat dan martabat manusia akan meningkat apabila yang bersangkutan mempunyai kecerdasan yang memadai. Tingkat kecerdasan (intilligence) seseorang pada titik waktu tertentu merupakan produk gabungan dari keturunan (heredity), pendidikan dan pengalamannya.
Prestasi pembangunan masyarakat akan diukur dengan melihat seberapa jauh masyarakat di kawasan tersebut telah memanfaatkan sumber dayanya untuk memberikan fasilitas kepada warganya agar menjadi lebih cerdas. Hidup sehat dan cerdas diyakini akan meningkatkan kemampuan produktivitas seseorang, sedang hidup yang panjang dalam keadaan tetap sehat dan cerdas juga akan memperpanjang masa produktif tersebut sehingga pada gilirannya akan meningkatkan mutu peran warga tersebut sebagai pelaku (agent) pembangunan .
Dalam kaitannya dengan IPM ini, tersebut dua jenis indikator pendidkan, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator pendidikan ini diharapkan mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Pentingnya angka melek huruf (Lit) sebagai kompenen IPM tidak banyak diperdebatkan. Permasalahannya adalah Lit yang digunakan UNDP bervariasi antar negara dalam hal konsep operasional dan kualitas data. Sebagai ilustrasi, konsep Lit yang didefinisikan sebagai “mampu membaca dan menulis” diperkirakan akan menghasilkan angka yang berbeda jika misalnya, didefinisikan sebagai “mampu membaca pesan tertulis yang sederhana”.
        Datanya diperkirakan juga berbeda jika pengumpulannya datanya menggunakan suatu alat peraga. Dalam publikasi ini masalah tersebut dapat dihindari karena konsep “mampu membaca dan menulis“ dan cara menanyakannya (tanpa alat peraga) di Indonesia diberlakukan secara seragam.
2.      Kesehatan
Angka harapan hidup merupakan indikator penting dalam mengukur longevity (panjang umur). Panjang umur seseorang tidak hanya merupakan produk dari upaya yang bersangkutan melainkan juga seberapa jauh masyarakat atau negara dengan penggunaan sumber daya yang tersedia berusaha untuk memperpanjang hidup atau umur penduduknya. Secara teori, seseorang dapat bertahan hidup lebih lama apabila dia sehat dan bilamana menderita sakit dia harus mengatur untuk membantu mempercepat kesembuhannya sehingga dia dapat bertahan hidup lebih lama (datang kefasilitas/petugas kesehatan). Oleh karena itu, pembangunan masyarakat dikatakan belum berhasil apabila pemanfaatan sumber daya masyarakat tidak diarahkan pada pembinaan kesehatan agar dapat tercegah „warga meninggal lebih awal dari yang seharusnya‟.
Dengan demikian, variabel harapan hidup (e0) ini diharapkan mencerminkan “lama hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Hal ini sebenarya “berlebihan”, mengingat angka morbiditas (angka kesakitan) akan lebih valid dalam mengukur “hidup sehat”. Walaupun demikian, karena hanya sedikit negara yang memliliki data morbiditas yang dapat dipercaya maka variabel tersebut tidak digunakan untuk tujuan perbandingan. Sebenarnya dalam Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), setiap tahun variabel morbiditas telah dikumpulkan datanya sehingga dapat digunakan untuk tujuan perbandingan antar propinsi kabupaten/kota, namun sejauh ini belum diketahui tingkat kecermatannya sehingga belum digunakan dalam publikasi ini. Estimasi angka e0 yang digunakan dalam publikasi ini diperoleh dari Susenas. Angka ini diperoleh dengan menggunakan metode tidak langsung dengan menggunakan 2 data dasar yaitu rata–rata anak lahir dan rata -rata anak masih hidup. Prosedur penghitungan angka harapan hidup sejak lahir (AHH0) dilakukan dengan menggunakan Sofware Mortpack Life. Setelah mendapatkan angka harapan hidup sejak lahir selanjutnya dilakukan penghitungan indeks dengan cara membandingkan angka tersebut terhadap angka yang telah distandarkan (dalam hal ini UNDP).
3.      Ekonomi
Purchasing Power Parity / Paritas Daya Beli (PPP) merupakan indicator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah.
Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. 
Untuk perhitungan IPM ub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan aya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP dengan tahapan sebagai berikut (berdasarkan ketentuan UNDP): 

1.      Menghitung rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita per tahun untuk 27 komoditi dari SUSENAS Kor yang telah disesuaikan (=A). 
2.      Menghitung nilai pengeluaran riil (=B) yaitu dengan membagi rata-rata pengeluaran (A) dengan IHK tahun yang bersangkutan. 
3.      Agar indikator yang diperoleh nantinya dapat menjamin keterbandingan antar daerah, diperlukan indeks ”Kemahalan“ wilayah yang biasa disebut dengan daya beli per unit (= PPP/ Unit). Metode penghitungannya disesuaikan dengan metode yang dipakai International Comparsion Project (ICP) dalam menstandarkan GNP per kapita suatu negara. Data yang digunakan adalah data kuantum per kapita per tahun dari suatu basket komoditi yang terdiri dari 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul sesuai ketetapan UNDP. 

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity-PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.

Rumus Penghitungan Paritas Daya Beli (PPP)
Untuk melihat capaian IPM antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokkan IPM ke dalam beberapa kategori, yaitu:
IPM < 60 : IPM rendah
60 < IPM < 70 : IPM sedang
70 <  IPM < 80 : IPM tinggi
IPM < 80 : IPM sangat tinggi










C.    Hasil Observasi IPM di Wanayasa (Desa Cibeber)
     1. Angka Harapan hidup (AHH)
Didalam bidang kesehatan di Desa Cibeber terlihat sangat baik dan selalu di perhatikan oleh Kepala Desa Cibeber, dan selalu didukung oleh Masyarakat Desa Cibeber. Dan dalam hal kekompakan, desa Cibeber Kurang dalam Hal tersebut.
Adapun beberapa program yg diseleggarakan oleh pemerintahan Desa Cibeber sebagai berikut:
1.      Program POSYANDU berjalan selama satu bulan sekali yang berlokasi di Perempatan jalan Sukamaju Desa Cibeber.
2.      Untuk berobat di PUSKESMAS biayanya gratis, hanya biaya Pendaftarannya saja.
Pada Tahun 2016, tidak ada permasalahan dalam bidang kesehatan. Dan juga kasus kematian ibu, bayi tidak terdengar dan kemungkinan besar tidak ada. Sejauh ini diperkirakan sudah 80% masalah kesehatan teratasi, dan dalam segi Fasilitas sudah Layak di gunakan.

    2. Pendidikan
a. Angka melek huruf
Dalam permasalah ini, pada tahun 2016, Kebanyakan masyarakat bisa membaca. Hanya sedikit yang masih buta huruf dan juga kebanyakan Orang yang lanjut usia. Semua anak-anak, remaja, sampai dewasa, rata-rata mereka bisa membaca.
b. Rata-rata lama sekolah
            Dalam Hal ini, Pada Tahun 2016 rata-rata telah menyelesaikan pendidikan dari SD sampai SMA/SMK/MA, dan diperkirakan banyak yang Lulus.
            Adapun mereka yang dulunya berhenti sekolah dari SD sampai SMA/SMK/MA, karena mereka tidak sanggup membayar biaya sekolah dan hanya bisa membantu keluarganya untuk mencari uang.

     3. Ekonomi
            Pada tahun 2016, di Desa Cibeber dalam perekonomian, masih bisa di atasi karena anak-anak mereka juga membantu dalam mencari uang. Dan dalam pengangguran, dari tahun ke tahun ada banyak perubahan dan hampir tidak ada yang pengangguran di desa cibeber. kebanyakan mereka bekerja di pabrik, kuli bangunan, menjadi Guru TK dengan gaji pas-pasan.

















BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia suatu negara atau wilayah dapat digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks pembangunan komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. Indeks ini diukur dengan angka harapan hidup, capaian pendidikan dan tingkat pendapatan yang disesuaikan. Ketiga indeks ini diharapkan dapat mencerminkan dan mewakili indikator-indikator pembangunan manusia lainnya.
Pendekatan konseptual pembangunan manusia mencakup empat elemen pokok yaitu; produktifitas, pemerataan, keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kualitas hidup akan menjadi lebih luas dan terjamin jika kemampuan dasar yang mencakup hidup panjang dan sehat, berpangetahuan (serta menguasai IPTEK) dan mempunyai akses terhadap sumbar daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (berdaya beli) dimiliki oleh panduduk.









DAFTAR PUSTAKA
1.      Referensi di ambil dari
·         Hasil Observasi
·         http://litbang.tangerangkota.go.id  [15/01/2017]


No comments:

Post a Comment